“Tetap di Rumah” Tidak Sesederhana Itu bagi Semua Orang
Ada satu hal yang terus mengusik pikiranku setiap kali membaca rentetan kabar bencana di Kalimantan ini. Orang yang paling parah merasakan sesaknya akibat sebuah persoalan sering kali bukan pihak yang paling besar perannya dalam menciptakan masalah itu.
Asap bisa saja bermula dari pembukaan lahan di satu kawasan tertutup, lalu terbang bebas mengikuti arah angin, dan akhirnya mengepung udara di permukiman warga. Orang-orang yang sama sekali tidak ikut menebang pohon atau menyalakan korek api justru harus pasrah menghirup racunnya setiap hari.
Privilese di Balik Kebijakan “Tetap di Rumah”
Menyikapi kualitas udara yang memburuk, anjuran mengurangi kegiatan di luar rumah langsung diterbitkan. Sekilas, ini langkah yang sangat masuk akal. Sayangnya, kita kadang lupa bahwa satu kebijakan yang sama bisa terasa sangat mencekik bagi keluarga dengan latar ekonomi yang berbeda.
Kita bisa dengan mudah menyuruh keluarga menjaga kualitas udara di dalam rumah. Padahal tidak semua rumah punya pendingin ruangan atau alat penyaring udara. Banyak rumah sederhana yang dirancang menyatu dengan alam dan dindingnya berongga, sehingga asap tetap bisa menerobos masuk.
Kita juga bisa memindahkan sekolah ke pembelajaran jarak jauh. Kenyataannya, kemampuan tiap keluarga menyediakan ponsel, kuota internet, dan waktu pendampingan belajar sangat jomplang. Lalu bagaimana nasib orang-orang yang periuk nasinya bergantung pada pekerjaan harian di bawah langit terbuka? Bagi mereka, berdiam di rumah sama artinya dengan tidak makan.
Di titik inilah perkara lingkungan hidup langsung bertabrakan dengan perkara ketidakadilan sosial.
Warga Kalimantan Barat Membawa Asap ke Meja Sidang
Di tengah rasa tak berdaya itu, ada satu langkah maju yang menarik perhatianku. Sejumlah warga di Kalimantan Barat menolak sekadar pasrah. Mereka membawa perkara kabut asap ini ke meja pengadilan lewat gugatan perwakilan kelompok terhadap beberapa pihak di pemerintahan. Fokus mereka jelas: menuntut penanganan bencana yang lebih becus serta pertanggungjawaban atas kerugian yang ditanggung masyarakat.
Tentu saja pengadilanlah yang berhak memeriksa semua bukti dan dalilnya. Kita tidak punya kapasitas mendahului ketukan palu hakim. Tapi keberanian warga menempuh jalur hukum ini pantas mendapat ruang perhatian.
Ada pergeseran penting ketika masyarakat mulai bersuara dan menuntut agar pengalaman hidup mereka diakui sebagai pelanggaran hak. Udara bersih itu tidak sebatas urusan nyaman bernapas. Di setiap tarikan napas yang bersih, melekat hak warga untuk tetap sehat, hak anak-anak untuk belajar dengan tenang, dan hak kepala keluarga untuk mencari nafkah secara layak.
Hutan sebagai Peta, Hutan sebagai Rumah
Pikiranku juga tertuju pada masyarakat adat dan warga desa yang hidupnya sudah lama bertaut dengan hutan. Bagi kita yang tinggal jauh dari Kalimantan, hutan barangkali cuma hamparan hijau di aplikasi peta atau gambar satelit di layar televisi. Tapi bagi warga setempat, hutan adalah ruang hidup, sumber makanan, dan warisan antargenerasi. Perubahan lingkungan berarti hancurnya tatanan hidup mereka.
Aku tidak berani menyimpulkan bahwa semua warga Kalimantan merasakan penderitaan yang sama. Ada banyak ragam komunitas dan tingkat sosial yang berbeda di sana. Justru keberagaman itu jadi pengingat keras bahwa penyusunan kebijakan lingkungan harus melibatkan telinga yang mau mendengar langsung dari bawah.
Kita perlu lebih sering duduk dan bertanya kepada mereka yang dadanya sesak menghirup asap, kepada ibu yang terjaga semalaman merawat anak yang batuk, atau kepada bapak yang kehilangan pemasukan hariannya. Sebab sering kali, sebuah masalah terlihat sudah rapi dan selesai di atas kertas laporan di meja pejabat. Padahal bagi keluarga kecil yang menanggung akibatnya di lapangan, persoalan itu masih jauh dari kata tamat.
Pernahkah kamu merasakan dampak buruk dari kelalaian atau kesalahan yang sebenarnya sama sekali tidak kamu lakukan? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar, ya.